“Presumption iures de iure” (semua orang dianggap tahu hukum) adalah salah satu adagium hukum yang mulia. Namun faktanya, tidak semua orang mengetahui hukum sehingga orang dapat menjadi korban hukum. Permasalahan ketidatahuan dan kurang memiliki akses untuk mendapatkan layanan hukum juga terjadi di Masyarakat Sumba Timur pada umumnya dan mahasiswa/mahasiswi pada khususnya. Beberapa permasalahan hukum yang terjadi dalam Masyarakat Sumba Timur ialah kasus perjudian, menjadi korban human trafficking dan masala hukum dalam keluarga dan ekonomi yang disebabkan oleh jerat utang atau bad habit melakukan judi.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan terkait hukum baik dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat di desa Sumba Timur, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) melalui beberapa dosen, mengadakan pengabidan kepada masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS) di Lewa, Sumba Timur dari tanggal 26 Agustus– 29 Agustus 2019.

Tim dosen FH UPH yang terlibat terdiri dari Dr. Agus Budianto, Dr. Dian Parluhutan, Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., dan Rizky Karo Karo, S.H., M.H., telah mengadakan serangkaian kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum yang difokuskan pada tiga aspek. Pertama, aspek preventif berupa langkah-langkah untuk menghindari dan berani melapor jika menjadi korban atau mengetahui dugaan human trafficking dan perkosaan; kedua, aspek keluarga dan permasalahan ekonomi dari sudut pandang hukum; ketiga, aspek sosialisasi terhadap pemberantasan judi baik melalui adat ataupun hukum Negara.

Dalam PkM ini FH UPH memberdayakan mahasiswa dan dosen STT GKS Lewa, dengan memberikan penyuluhan hukum dan konseling hukum kepada mahasiswa/mahasiswi STT GKS Lewa dan memberikan pembekalan bagi para Dosen STT GKS Lewa terhadap pengembangan karier dan pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 mahasiwa/mahasisiwi baik dari program studi Teologi maupun Pendidikan Agama Kristen dan dihadiri oleh 13 Dosen STT GKS Lewa yang juga sebagai Pendeta ataupun Calon Pendeta (Vikaris). Peserta sangat antusias mengikuti pembekalan ini dan berlangsung interaktif. Beberapa pertanyaan yang diajukan peserta diantaranya terkait kasus dalam kehidupan sehari-hari mereka, salah satu pertanyaan yang acapkali ditanyakan ialah: bagaimana cara memberantas perjudian di lingkungan mereka? Dan bagaimana cara agar tidak menjadi korban human trafficking?

Program PkM ini adalah sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Dekan FH UPH, Prof. Bintan Saragih, SH dengan Direktur Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT GKS) Ibu Pdt. Fransina Ranggalodu, M.Th, pada 01 Februari 2019, yang disaksikan juga oleh Rektor UPH.
Diharapkan PkM ini dapat berkelanjutan untuk membekali mahasiswa dan dosen STT GKS Lewa dengan pengetahuan hukum sehingga dapat membantu masyarakat kelak setelah mereka lulus dan terjun ke masyarakat, baik sebagai Pendeta di Gereja Kristen Sumba ataupun Guru Pendidikan Agama Kristen yang akan banyak menjadi ‘penengah’, ‘mediator’ bagi permasalahan hukum di jemaat mereka nantinya.