11 March 2015
Pemberantasan Korupsi Perlu Analisis Ekonomi
Surabaya - Analisis ekonomi dalam penegakan hukum harus segera diterapkan guna mengurangi tindak pidana korupsi.
prof-mooy-dan-romly
Sumber Gambar : Koran Jawa Pos, 10 Maret 2015
(Dr.Romli Atmasasmita,SH, MH dan Prof. Dr. Adrianus Mooy saat menghadiri Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum UPH Surabaya dan MAHUPIKI)
 
      Pada tahun 2015 ini Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Surabaya mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara kegiatan "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II". Kegiatan ini hasil kejasama antara Fakultas Hukum UPH Surabaya dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia) MAHUPIKI Pusat. Untuk kali ini kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 9 hingga 11 Maret 2015 bertempat di Rama Ballroom Hotel Pullman Surabaya.
      Pelatihan di bidang Hukum Pidana dan Kriminologi ini diikuti oleh 191 peserta yang merupakan perwakilan dari 48 Universitas di seluruh Indonesia, dan 19 nara sumber dari berbagai bidang keahlian.
     Pada kesempatan ini, Prof. Adrianus Mooy, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor UPH Surabaya berkenan membuka acara ini dengan didampingi oleh Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M. selaku Ketua Umum MAHUPIKI Pusat.
      Pada pidato pembukaannya, Prof. Romli menyatakan pentingnya segera menerapkan analisis ekonomi dalam penegakan hukum. Karena menurut beliau, jika sistem tersebut sudah diterapkan, maka kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bisa ditekan hingga hanya Rp 5 triliun dari yang selama ini negara sudah merugi hingga Rp 100 triliun.
     Seperti dilansir oleh Jawa Pos (9/3), beliau mengatakan bahwa tiap perkara korupsi di kepolisian-kejaksaan itu menghabiskan Rp 250 jutaan, belum kalau divonis penjara, di lapas napi harus dikasih makan. Kerugian negara yang hilang tidak kembali, tapi masih harus menanggung hidup para koruptor. Ekonomi merupakan panglima di setiap negara, sedangkan hukum adalah pengawalnya. Karena itu, hukum harus mengawal ekonomi negara dengan baik. Jika tidak, anggaran justru habis dan menimbulkan kerugian yang lebih besar atas nama penegak hukum. Analisis ekonomi yang diterapkan dalam hukum harus segera dimatangkan agar lebih efektif dan efisien.
     Prof. Adrianus Mooy berpendapat bahwa pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ini sangat baik bagi seluruh akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum, karena dapat memberikan pembekalan dalam mengimplementasikan asas-asas hukum yang benar serta menjadi ajang diskusi atas penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi belakangan ini.